Chicago, AS – Suasana politik di Amerika Serikat kembali initogel memanas setelah pernyataan kontroversial mantan Presiden Donald Trump yang mengancam akan mengerahkan Departemen Perang atau kekuatan militer federal ke Chicago. Ancaman itu langsung menuai kecaman keras dari Gubernur Illinois, J.B. Pritzker, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan sekaligus penghinaan terhadap demokrasi.
Latar Belakang Ancaman Trump
Trump, yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang provokatif, menyampaikan ancaman itu dalam sebuah pidato kampanye di hadapan para pendukungnya. Ia menuding Chicago sebagai “kota gagal” karena tingkat kejahatan yang tinggi, terutama kasus penembakan dan kekerasan bersenjata. Menurutnya, pemerintah federal harus turun tangan jika pemerintah daerah dianggap tidak mampu mengendalikan situasi.
Dalam retorikanya, Trump bahkan menggunakan istilah “mengirimkan Departemen Perang”, sebuah frasa yang memicu kontroversi karena menyinggung penggunaan kekuatan militer di wilayah sipil.
Respons Gubernur Illinois
Gubernur J.B. Pritzker dengan tegas mengecam pernyataan Trump. Ia menyebut ancaman itu tidak hanya tidak konstitusional, tetapi juga membahayakan semangat demokrasi yang menjadi fondasi negara.
“Chicago bukanlah medan perang, dan rakyat Illinois bukanlah musuh. Ancaman untuk mengerahkan militer federal hanya memperlihatkan ketidakpahaman Trump terhadap hukum, konstitusi, dan kebutuhan masyarakat kami,” ujar Pritzker dalam konferensi pers di Springfield.
Pritzker menambahkan bahwa masalah kekerasan di Chicago tidak bisa diselesaikan dengan senjata atau militerisasi, melainkan dengan pendekatan kebijakan yang lebih manusiawi, seperti peningkatan akses pendidikan, lapangan kerja, layanan kesehatan mental, serta reformasi kepolisian yang berbasis komunitas.
Reaksi Publik dan Pejabat Lain
Selain Gubernur Illinois, sejumlah pejabat lokal, termasuk Wali Kota Chicago Brandon Johnson, juga ikut bersuara keras menolak ancaman tersebut. Johnson menegaskan bahwa Trump berusaha memainkan isu keamanan publik untuk kepentingan politiknya menjelang pemilu.
Banyak kelompok masyarakat sipil di Chicago merasa resah dengan pernyataan itu. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menilai ancaman Trump sebagai bentuk intimidasi politik dan potensi pelanggaran hak sipil. Mereka mengingatkan pada insiden tahun 2020, ketika pemerintahan Trump mengirim pasukan federal ke Portland dan memicu bentrokan dengan demonstran.
Perspektif Hukum dan Konstitusi
Para pakar hukum menilai wacana Trump tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Undang-undang Posse Comitatus di Amerika Serikat secara tegas membatasi penggunaan militer untuk tugas penegakan hukum domestik, kecuali ada kondisi darurat tertentu yang diatur presiden dengan persetujuan kongres.
“Jika Trump benar-benar mencoba mengerahkan Departemen Perang ke Chicago, hal itu hampir pasti akan menghadapi gugatan hukum besar-besaran,” ujar seorang profesor hukum dari University of Chicago.
Dampak Politik Nasional
Ancaman ini dipandang banyak analis sebagai bagian dari strategi Trump untuk menarik simpati pemilih konservatif yang menganggap kota-kota besar Demokrat seperti Chicago gagal mengatasi kejahatan. Namun, langkah itu juga berisiko besar karena bisa dianggap sebagai serangan terhadap otonomi negara bagian.
Gubernur Pritzker sendiri menegaskan bahwa Illinois akan melawan setiap upaya campur tangan militer yang tidak sah. Ia menegaskan bahwa keamanan publik adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan negara bagian, bukan instrumen politik presiden atau calon presiden.
Penutup
Ketegangan antara Donald Trump dan Gubernur Illinois ini menambah daftar panjang konflik politik di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden. Ancaman untuk mengerahkan Departemen Perang ke Chicago tidak hanya mengundang kontroversi, tetapi juga membuka kembali perdebatan lama mengenai peran pemerintah federal dalam urusan lokal dan batas kewenangan presiden di tengah demokrasi Amerika.
Bagi warga Chicago, isu keamanan tetap menjadi masalah nyata yang perlu diselesaikan. Namun, seperti ditegaskan Pritzker, solusi tidak datang dari ancaman militerisasi, melainkan dari kerja sama nyata dalam membangun keadilan sosial, ekonomi, dan keamanan yang berkelanjutan.